PEMATANGSIANTAR, DAILYPOSNESIA – Untuk memastikan para penerima bantuan sosial (bansos) atau penerima agar tepat sasaran,
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menggelar Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk memvalidasi data kelayakan penerima bansos.
Muskel yang difasilitasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) ini akan diselenggarakan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Pematangsiantar dengan melibatkan unsur perangkat kelurahan, mulai kepala lingkungan hingga RT, pegawai dari Kementerian Sosial, yakni Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Plt Kepala Dinas Sosial P3A Kota Pematangsiantar Risbon Sinaga menyampaikan bansos kerap kali menjadi bahan gunjingan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi adanya warga sebenarnya tidak layak menerima bansos, namun yg terdaftar sebagai penerima.
“Sementara yang sangat layak dapat bansos, justru tidak menerima,” kata Risbon di kantor Kelurahan Naga Huta, Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Selasa (27/5).
Sesuai arahan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi lanjut dia agar dilakukan validasi data penerima bansos melalui musyawarah yang melibatkan unsur perangkat kelurahan.
Pada kesempatan itu Risbon berpesan agar dalam musyawarah harus menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Artinya, jika memang warganya layak mendapat bantuan, maka namanya tidak dicoret. Namun jika kondisi ekonominya sudah baik, maka harus dicoret. Karena sasaran bansos adalah masyarakat kurang mampu.
“Jadi jangan ada lagi soal suka atau tidak suka. Di sini juga hadir perwakilan dari Kementerian Sosial yang senantiasa turun ke lapangan untuk memverifikasi data penerima bantuan,” jelasnya.
“Kita di sini mengurus air mata. Bukan mata air. Artinya kita ini adalah pejuang kemanusiaan yang memberi uluran tangan kepada yang kurang mampu. Jadi tolong, apa yang kita lakukan dalam muskel ini supaya benar-benar serius dan mengedepankan jiwa kemanusiaan,” tuturnya.
Bansos yang diterima masyarakat saat ini sambung dia antara lain PKH, BPNT, KIP, dan KIS yang penyalurannya langsung dari Kementerian Sosial ke rekening penerima atau masyarakat.
Ada juga bantuan pangan untuk masyarakat lanjut usia. Kemudian bansos dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ditambah dari Pemko Psmatangsiantar, seperti bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas serta bantuan sembako.
“Jadi kalau anggaran bansos dari pusat itu tidak ada singgah di APBD atau dinas, melainkan langsung ditransfer ke rekening masyarakat. Jadi tolong diimbau kepada masyarakat supaya bantuan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan dipakai ke hal yang lain,” ujarnya.
Dia menambahkan, sebagai bentuk keseriusan Pemko Pematangsiantar dalam validasi data, di bulan Juni mendatang setelah muskel rampung digelar maka seluruh operator kelurahan dikumpulkan dan mereka membawa semua berita acara hasil muskel. Nama-nama yang diusulkan untuk dihapus langsung diinput ke aplikasi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial.
Selain itu, Risbon juga mengajak para RT untuk memperhatikan warganya. Jika ada yang sakit dan harus mendapat perawatan medis, sementara KIS-nya nonaktif, maka segera dilapor ke Kantor Lurah.
“Urusan administrasi penanganan orang sakit di Kantor Lurah. Selanjutnya ke Dinas Sosial P3A. Jadi tolong Bapak Ibu/RT supaya memberitahu ke warga, jika KIS-nya non aktif segera dilapor ke kantor Lurah,” kata Risbon. (Ais)
